indonesiashippingline.com

Switch to desktop Register Login

Kronologis Sengketa ‘Pantai Anjing’ Pelindo I

BELAWAN-MEDAN- PT Pelindo I menguasai sebidang tanah di Pelabuhan Belawan berdasarkan  hak yang sah dan harus dilindungi oleh Undang-undang yaitu sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 / Belawan I tanggal 03 Maret 1993 total seluas 278,15 Ha yang termasuk didalamnya tanah 10 Ha yang dikenal dengan tanah lokasi pantai anjing.

  1. Bahwa tanah 10 Ha tersebut dahulunya merupakan area pasang surut yang menjadi tanah timbul akibat buangan tanah dari reklamasi pembangunan Terminal Petikemas Belawan (sekarang BICT). Hal ini dapat dibuktikan dengan peta Ooskust Sumatera Mond Der Belawan-En Deli Rivier tahun 1953-1954, dimana dalam peta tersebut menunjukkan bahwa lokasi tanah tersebut masih merupakan area pasang surut.
  2. Lokasi tanah tersebut digunakan sebagai akses jalan keluar masuk ke Dermaga untuk pengangkut dan membongkar barang kebutuhan pokok Sumatera Utara, lapangan parkir truk container yang bekerja di Pelabuhan dan sebagian juga digunakan jalur pipa Pertamina untuk konsumsi BBM wilayah Sumatera Bagian Utara yang dikerjasamakan sejak tahun 1982.
  3. Bahwa pada tahun 2011, M. Hafizham mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan alas hak sebagai berikut:
    1. Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 1989 tentang Pernyataan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas Tanah Grant Sultan No. 1709 tahun 1917 a.n Tengku Harun AlRasyid , yang tidak menyebut lokasi dan batas-batas tanahnya. Grant Sultan tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya didepan persidangan sehingga diragukan kebenaran ada atau tidaknya Grant Sultan dimaksud.
    2. Surat Keterangan Hilang Grant Sultan No. 1709 tahun 1917 a.n Tengku Harun AlRasyid yang dikeluarkan oleh WAKAPOLSEK Medan Baru No. Pol : SK/08/II/1990 tanggal 12 Pebruari 1990;
    3. Putusan No. 59/G.TUN/2007/PTUN.MDN antara Gunawan Lusman Lawan BPN Medan dan PT Pelindo I (Persero), yang membatalkan sertifikat HPL No. 1/Belawan I tanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelindo I (Persero) khusus tanah Penggugat seluas 6,3 Ha; yang berbeda objek lokasi tanahnya.
    4. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 341/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 05 Mei 2008 antara M. Hafizham lawan T.M Erfan, yang menyatakan M. Hafizham adalah pemilik tanah seluas 47,5 Ha yang terletak di Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan dikurangi 6,3 Ha yang telah dialihkan M. Hafizham kepada pihak lain dan PT Pelindo I (Persero) bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Dengan demikian tidak ada satu dokumen surat atau bukti kepemilikan Pemohon eksekusi atas tanah seluas ± 10 Ha tersebut yang mana 3 (tiga) sisi berbatasan dengan HPL PT Pelindo dan 1 (satu) sisi berbatasan dengan laut yang merupakan DLKr/DLKp Pelabuhan Belawan.

  1. Bahwa dasar gugatan M. Hafizham sebagaimana tersebut diatas dengan adanya  Putusan Perkara Perdata No 416/Pdt.G/2008/PN.Mdn antara T. Ibnu Maja Djafar selaku Penggugat melawan M. Hafizham selaku Tergugat, dasar-dasar dimaksud sudah dinyatakan tidaksah sehingga M. Hafizham tidak berhak lagi mengajukan gugatan kepada siapapun dengan dasar-dasar tersebut.
  2. Namun putusan PN Medan dan Kasasi MA RI menyatakan antara lain:

 “Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa yakni sebidang tanah seluas ± 10 Ha yang 3 (tiga) sisi berbatasan dengan tanah HPL PT Pelindo Idan 1 (satu) sisi berbatasan dengan laut yang merupakan DLKr/DLKp Pelabuhan Belawan”

“Tidak sah Sertifikat HPL No.1/ Belawan I a.n PT Pelindo I tanggal 03 Maret 1993”

  1. Bahwa selama pemeriksaan perkara perdata tersebut dari tingkat PN Medan  dan  tingkat Kasasi di MA RI, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak secara objektif namun ceroboh serta memihak kepada M. Hafizham sebab M. Hafizham tidak memiliki satupun dokumen kepemilikan atas tanah.
  2. Pada tanggal 22 Desember 2014, PN Medan meletakkan sita jaminan atas tanah 10 Ha tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada PT Pelindo I sebagai termohon eksekusi dan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak pernah diberitahu.
  3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang masuk dalam hak menguasai Negara (HPL) yang dikelola dan diusahakan PT Pelindo I (Persero) Selaku Badan Usaha Perseroan Milik Negara berdasarkan:
    1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dimana:

Asset yang dimilki/dikelola pt pelindo i adalah merupakan kekayaan / asset negara yang diserahkan ke PT Pelindo I (persero).

  1. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana:

Pada pasal 50 disebutkan : bahwa asset negara tidak dapat disita/dieksekusi walaupun sudah bersifat incracht

  1. Bahwa, langkah hukum yang telah dan akan ditempuh/dilakukan adalah :
    1. Jangka Pendek, dengan  menunda pelaksanaan sita eksekusi dengan cara :

1)            Melakukan verzet/perlawanan;

2)            Dengan pertimbangan situasi stabilitas dan keamanan yang tidak mendukung.

  1. jangka Menengah, dengan adanya laporan  pidana kepada M.Hafizham terkait dugaan penggunaan dokumen dan pembuatan dokumen palsu
  2. Jangka Panjang, dengan menempuh upaya hukum luar biasa (PK), sesuai akta pk No 26/PK/PM/PDT/2014/PN.Mdn tanggal 24 november 2014.
  3. Bahwa sejak perkara ini diperiksa di tingkat PN Medan dan  Kasasi MA RI, Penetapan Sita Eksekusi serta rencana eksekusi atas tanah 10 Ha tersebut oleh PN Medan  telah menimbulkan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia dan menjadi yurisprudensi yang tidak benar karena bertentangan dengan Undang-Undang dan sarat dengan kecurangan serta keberpihakan Majelis Hakim dan Pengadilan kepada pihak M. Hafizham.

Medan,  Mei 2015

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

PMO HUKUM

 

SWANDY HUTASOIT

 

 

indonesiashippingline.com (ISL News), islnewstv.com, isl news tv, isl news interaktif adalah merk dagang milik dan diterbitkan oleh PT ISL Media Nasional sejak 2012 di Jakarta (@copyright)

Top Desktop version