indonesiashippingline.com

Switch to desktop Register Login

Aksi Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Tuntut Batalkan RUU Omnibuslaw

TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA (ISL News) - Hari Senin kemarin, 10 Agustus 2020 bertempat  di perempatan pos 9  Pelabuhan Tanjung Priok (depan Gedung JICT) berlangsung aksi pernyataan sikap dan unjukrasa dari  Gerakan Buruh Jakarta (GBJ), yaitu aliansi dari serikat/serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta.

Adapun kronologis acara, yakni dimulai Pukul 09.38 wib di perempatan pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, mobil komando /sound system nopol  B.9114 TAK dari DPC SP LEM SPSI Jakarta Timur tiba, diikuti sekitar 10 orang peserta aksi.

Pada Pukul 10.00 wib massa aksi mulai berdatangan menggunakan 3 unit mobil pribadi dan 51 unit sepeda motor, dengan jumlah peserta  sebanyak 85 orang.

Aksi pernyataan sikap/ Unjukrasa dari GBJ diikuti  85 orang, korlap A. Akbar Aziz Pawallang, wakil koordinator Vicky Erdiabsyah.

GBJ akan mengancam melumpuhkan Objek Vital Jakarta bila RUU Omnibuslaw Cipta Kerja Ditetapkan.

Agenda: Pertama, penyampaian sikap Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) yang didalam bergabung elemen serikat dan aktifis pekerja serta akademisi mahasiswa seluruh wilayah Jakarta Raya. Penolakan terhadap RUU OMNIBUSLAW Cipta Kerja yang cacat formil dan diduga mengancam kesejahteraan pekerja secara umum serta menghilangkan peran serikat pekerja dalam membangun dunia usaha yang berkeadilan. Kedua, tuntutan untuk membatalkan Omnibuslow.

Adapun elemen yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ)  : FBTPI, FBLP, FPBI, KASBI, FPPI, LEM SPSI, FKUI, FSUI, SGBN, KSN, FSPMI, RTMM SPSI, PPI, FSPASI, GSBM, GSBI, ASPEK, SPIN, PUK SP PT.BINTANG TOEDJOE, GERAKAN BURUH PRIOK BERSATU.

 

Orasi dimulai secara Bergantian

Pada pukul 10.15 wib kegiatan dimulai dengan dibuka dan orasi secara bergantian :

a. Sdr Metis mengatakan al:

1) Menolak Omni buslaw yang akan merugikan kaum buruh , mari kita rapatkan barisan insya Allah kita semua akan hentikan bahasan RUU Omnibuslaw .

2)  Hari ini kita hadir disini bukan mau gagah gagahan , tetapi kami disini hadir karena ada ketidakberesan di negara kita ini,

3) Kita sebagai buruh akan menderita kalau RUU Omnibuslaw disahkan , untuk itu kami menolak keras RUU Omnibuslaw .

4) 75 Th kita merdeka tapi masih banyak permasalahan dibangsa ini, salah satunya masalah buruh  

5) Apabila negara tetap memaksakan RUU omnibuslaw , jangan salahkan kami akan melumpuhkan perekonomian .

6) Kita sudah ada rencana tgl 14-16 Agustus kita akan kepung gedung DPR RI .

 

b.  Sdr Ian Dinata ( SP LEM SPSI ) mengatakan al:

1) Kami disini tidak akan lelah untuk menyerukan melawan RUU Omnibuslaw, sama halnya dengan mereka / pemerintah yang tidak lelah menggalang para aktivis buruh agar bisa menerima RUU Omnibuslaw ,

2)  Omnibuslaw akan coba disahkan oleh DPR , padahal mereka dipilih oleh rakyat kenapa tidak bela rakyat ?

3)  Kita minta kepada pemerintah untuk stop jangan bahas lagi RUU Omnibuslaw, baru kita berhenti aksi.

 

 

c.   Sdr Ade mengatakan al:

1) Apakah kita tahu singkatan DPR ? DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat , buktinya mereka tetap akan sahkan RUU Omni buslaw. Jadi mereka bukan lagi perwakilan rakyat.

2)  Kalau Omnibuslaw disahkan nanti yang kerja akan di kontrak seumur hidup dan akan dibayar per jam ,

3) Maka untuk itu tidak terjadi,  mari kita kaum buruh , petani dan mahasiswa tolak Omnibuslaw.

4) Omnibuslaw sangat berbahaya dibanding dengan virus Covid 19. Kita akan sengsara kalau omnibuslaw disahkan .

5)  Kita akan lakukan aksi mulai tanggal 13-16 Agustus 2020 semua elemen buruh kepung gedung DPR untuk meminta agar batalkan RUU Omnibuslaw .

 

d.  Ibu Natali mengatakan al:

1) Dari awal kita sudah menolak RUU omnibuslaw secara keseluruhan . Karena kita sebagai buruh dan rakyat yang akan merasakan kesengsaraannya .

2) Wahai anggota dewan kalian bisa duduk di sana bukan karena partainya tetapi karena suara kami / rakyat . Begitu juga bpk Jokowi .

3) Mulai hari ini kita akan perjuangkan kedaulatan rakyat , mereka sudah berbohong yang katanya dimasa RESES mereka tidak akan ada rapat , nyatanya mereke rapat membicarakan Omnibuslaw.

 

e. Sdr Diki ( KASBI ) mengatakan al :

1)  Saya mendorong kepada kawan kawan yang merasa buruh, maka kita tunggu tanggal 14 kita akan aksi bersama sama dibawah GBJ ( Gerkan Buruh Jakarta ) jangan lupa kita bawa uang logam buat kita lempar ke gedung DPR .

2)  Tanggal 14 Agustus 2020  kita maksimalkan aksi kita untuk membatalkan  RUU Omnibuslaw

 

f.  Sdr Pasaribu ( MTI ) mengatakan al :

1)  Sudah 30 th saya bekerja , memang salah kita kenapa UU no 13 disetujui ? Sekarang ada lagi lebih patal dengan adanya RUU Omnibuslaw.

2)  Saya minta kalau nanti tanggal 14 Agustus RUU Omnibuslaw disahkan maka kita semua elemen buruh kita ngopi ngopi dipelabuhan.

 

Press Kobference

Pada pukul 11. 00 wib dilakukan konferensi pers oleh para pengurus Gerakan Buruh Jakarta, dipimpin oleh korlap A. Akbar Aziz Pawallang, wakil koordinator Vicky Erdiabsyah, beserta jajaran  GBJ  al:

1) Sdr. Iwan Martadinata (FSP LEM SPSI)

2) Sdr. Akbar (SP - JAI BERSATU)

3) Sdr. Pasaribu (SP - MTI)

4) Sdr. Afis (FPBI)

5) Sdr. Asep (ASPEK)

6) Sdr. Kusmanto (SGBN)

7) Sdr. Ade (Buruh)

 

Isi pernyataan sikap :

Batalkan Omnibuslow  Semua Klaster Karena Bukan Untuk Kepentingan Rakyat

 

 

1) Pada awal tahun ini, Pemerintah menyampaikan akan membuat Rancangan Undang-undang OmnibusLaw Cipta Kerja (sebelumnya RUU CILAKA). Draft RUU ini pun telah resmi diserahkan oleh Pemeri'ntah ke DPR pada bulan Februari lalu.

 

2) Dalam perjalanannya, DPR yang seharusnya merupakan wakil rakyat, ternyata malah menyambut baik draft RUU ini dengan terus melakukan pembahasan padahal tuntutan dari berbagai elemen rakyat (buruh, petani, mahasiswa, pelajar dan masyarakat lainnya) meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk membatalkan RUU ini. '

 

3) Bahkan ketika Indonesia dan sebagian besar negara di dunia sedang dilanda badai virus Covid-19 pun, DPR dan Pemerintah bukannya serius manangani pandemi Covid-19, namun masih tetap melanjutkan pembahasan RUU OmnibusLaw ini.

 

4) Bahwa jika melihat isi yang terkandung dalam draft RUU ini, terlihat jelas akan sikap Pemerintah yang lebih pro terhadap investasi dan kepentingan pemodal hingga tidak peduli terhadap kesejahteraan: rakyat, hak asasi manusia serta alam/ lingkungan.

 

5) Dalam RUU ini semaki'n tidak diberikannya perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi pekerja, diantaranya : Hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon,  hilangnya hak dasar pekerja untuk mendapatkan cuti khusus dan kebebasan berserikat, outsourcing yang diperluas, kontrak kerja yang merugikan, sampai hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha nakal.

 

6) Selain berdampak bagi kaum buruh, RUU ini juga berdampak péda kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa dan pelajar, perempuan serta memperparah

kerusakan ekologi.

 

7) Dari sisi proses penyusunan, pada RUU ini juga terjadi 'keganjilan" karena tidak melalui tahapan tahapan/ prosedur pembuatan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu tidak melalui kajian-kajian ilmiah secara terbuka sehingga sangat minim partisipasi publik. Pemerintah juga hanya melibatkan pengusaha dengan menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 tahun 2019, tentang “"Satgas Omnibus Law. Dimana komposisi satgas OmnibusLaw tersebuf sebagian besar adalah para pengusaha.

 

8) Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) dan banyak Iagi elemen gerakan dari berbagai kalangan rakyat di berbagai daerah di Indonesia beberapa kali sejak sebelum mewabahnya pandeni Covid19 telah melakukan Aksi Unjuk Rasa dengan tututan Tolak dan Batalkan OmnibusLaw.

 

9) Pada tanggal 16 Juli 2020 IaIu, Aksi Unjuk Rasa dengan tuntutan yang sama, “Batalkan OmnibusLaw” dilakukan oleh Gerakan Buruh Jakarta bersama dengan aliansi gerakan Iainnya di DPR. Bahwa daIam aksi tersebut DPR merespon akan stop membahas OmnibusLaw selama masa reses. Namun rakyat lagi-Iagi dibohongi, karena pada kenyataannya DPR masih terus melakukan pembahasam.

 

10) Gerakan :Buruh Jakarta yang merupakan sebuah entitas gerakan yang diinisiasi oleh beberapa Serikat Pekerja/ Buruh yang ada di DKI Jakarta pun kembaIi menyuarakan secara Iebih tegas, melakukan Aksi-aksi massa untuk Gagalkan OmnibusLaw, meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk “Atasi Virus Batalkan Omnibus”.

 

11) Gerakan Buruh Jakarta juga telah berkoordinasi dengan berbagai aliansi di berbagai daerah dan kemudian mengajak kepada segenap rakyat untuk melakukan aksi,  untuk Gagalkan OmnibusLaw secara besar-besaran hi'ngga jika RUU ini oIeh DPR masih terus dilanjutkan, maka Pemogokan Umum Daerah hingga Pemogokan Umum Nasional perlu kita lakukan.

Dan pada pukul  11.20 wib,  aksi Unjukrasa dan pernyataan sikap Gerakan Buruh Jakarta selesai, aksi mendapat pengamanan dari Polres Pelabuhan, PFSO, Polres Jakut, Kodim 05/02 Jakut, security pelabuhan, selama berlangsungnya aksi,   situasi kondusif.

(S. Apwira/Red.ISL News/email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

indonesiashippingline.com (ISL News), islnewstv.com, isl news tv, isl news interaktif adalah merk dagang milik dan diterbitkan oleh PT ISL Media Nasional sejak 2012 di Jakarta (@copyright)

Top Desktop version