indonesiashippingline.com

Switch to desktop Register Login

Ditjen Hubla diminta Lindungi Usaha PPJK

TANJUNG PRIOK(Shipping Line News)- Pemerintah dalam hal ini Direktorat Perhubungan Laut, melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok diminta untuk melindungi pengusaha PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang sejak 20 tahun lebih berkiprah di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua PPJK Tanjung Priok, Qadar Ja'far mengatakan, sudah semestinya OP melindungi para anggotanya yang saat ini berjumlah sekitar 600 perusahaan.

"Kami ini (PPJK) sudah berkiprah sejak 20 tahun lebih di Pelabuhan Tanjung Priok, makanya sejak awal kami mendesak pemerintah dalam hal ini OP Priok untuk melindungi usaha kami ," ujar Qadar Ja'far, kepada Shipping Line News, di Kantor ALFI, baru-baru ini.

Menurut Qadar, PPJK selama ini memang selalu dilibatkan setiap ada acara meeting di kantor OP, namun pada tataran aspirasi persoalan PPJK OP sampai saat belum mengakomodir. "Misalnya soal tarif lini II sampai saat ini belum ditertibkan, sehingga high cost keberadaannya," kata Qadar.

Tarif Lini II ini kata Qadar, boleh dibilang liar, karena tidak ada yang mengatur. "Sehingga konsumen jasa kepelabuhanan dan pelayaran selama ini yang dirugikan,"ungkap Qadar.

Untuk itu, tambah Qadar, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menertibkan Tarif Lini II. "Kemudian menjelang pemberlakuan integrasi logistik asean pada Des 2015 mendatang, kami berharap kepada OP Priok untuk mengakomodir seluruh data base PPJK, untuk terintegrasi dengan Inaportnet,"tambahnya. (SLN).

 

 

 

 

@ PT ISL Media Nasional (ISL NEWS) Sejak Tahun 2012

Top Desktop version