indonesiashippingline.com

Switch to desktop Register Login

Kemenhub Tata Ulang Tarif Jasa Kepelabuhanan

 

 

 

JAKARTA (Shipping Line News) Pemerintah (Kementerian Perhubungan) menata tarif-tarif jasa kepelabuhanan, melalui penerbitan Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) No. 15 tahun 2014 tentang jenis, struktur dan golongan tarif jasa kepelabuhanan.

 

Disebut  penataan, karena sebelunnya ada sejumlah tarif yang bukan menjadi kewenangan pengelola pelabuhan namun tetap dipungut, karena belum adanya peraturan yang mengatur soal pentarifan jasa kepelabuhanan selama ini.

Menteri Perhubungan E.E. Mengindaan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2014 sebagai pengganti dari Permenhub No. 6/2013 tentang tentang jenis, struktur dan golongan tarif jasa kepelabuhanan.

Atas terbitnya regulasi terbaru itu, Ketua Umum INSA, Carmelita dalam siaran pers (23/04/2014) mengatakan ketentuan baru itu cukup mengakomodasi pengguna jasa kepelabuhanan dalam mendukung terciptanya tarif yang berlandaskan azas fairness.

“Menjadi jelas, siapa yang memungut biaya . Dan jika tak ada layanan , maka tidak ada biaya, no services no pay,” ungkap Carmelita.

Dikatakan, dalam iklim usaha pelabuhan yang masih didominasi oleh segelintir perusahaan, penetapan tarif kepelabuhanan di Indonesia harus menjunjung tinggi azas fairness.

“Ini penting agar iklim usaha pelabuhan bisa lebih baik,:” ujarnya.

Menurut Meme, (sapaan akrab Carmelita), aturan pentarifan yang lama menyebabkan biaya di pelabuhan meningkat drastis karena jenis terifnya terlalu banyak, padahal pelabuhan itu harus bertarif murah dan kompetitif karena layanan kepelabuhanan sangat berkepentingan dengan layanan publik.

“Kaenanya kami harapkan seluruh anggota INSA mengawal pelaksanaan peraturan baru ini (Permenhub No15/20140,” lanjutnya.

Dengan Permenhub baru ini, kata Meme, maka seluruh jenis tarif di Pelabuhan harus segera disesuaikan. “Termasuk juga soal besaran tarif harus mengacu pada ketentuan Permenhub No. 15/2014 itu,” paparnya.

Penting untuk cermati dan diawasi pelaksanaannya di lapangan, kata Meme bahwa pada Pasal 15 huruf  b diatur bahwa asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan mulai dari INSA, ALFI, GINSI, GPEI dan APBMI wajib dilibatkan dalam pembahasan besaran tarif yang diusulkan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) sebelum kemudian diajukan kepada Menteri Perhubungan , untuk dibuat disetujui,” (SLN).

 

 

 

@ PT ISL Media Nasional (ISL NEWS) Sejak Tahun 2012

Top Desktop version