indonesiashippingline.com

Switch to desktop Register Login

Tim KPK Rapat Supervisi di KSOP Pelabuhan Panjang, Rencana Target Petakan Titik-Titik Rawan Korupsi

ISL NEWS (Panjang Bandar Lampung) – Pada Kamis kemarin (08/08/2019), Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria Ali melakukan Rapat Supervis, bersama pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Stakleholders dan Mitra Pengguna Jasa di lingkup Pelabuhan Panjang Bandar Lampung.

Dian Patria Ali  pada kesempatan itu mengatakan pihaknya (KPK) mendorong kepatuhan pelaku usaha dan fungsi koordinasi lintas pemangku kepentingan di Pelabuhan Panjang. KPK juga butuh baseline data, untuk mendukung kerja pencegahan. 

“Jika tidak dapat dilakukan penyelesaian di daerah, maka KPK akan membawanya ke tingkat Kementerian/Lembaga pusat. Potensi sumber daya kemaritiman kita sangat besar. Namun, KPK juga menemukan bahwa potensi konflik kepentingan dan perilaku menyimpang di lapangan masih banyak terjadi,” ujar Dian Patria Ali.

Dijelaskan bahwa sektor maritim merupakan salah satu fokus sektor yang tertuang dalam RENSTRA KPK 2015–2019. Sebagai salah satu kekayaan negara, seharusnya laut memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. KPK masih menemukan bahwa Kontribusi penerimaan pajak sektor kelautan masih sangat kecil.

“Dari total nilai produksi perikanan laut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan laut, selama 5 tahun periode 2008–2013 kurang dari 0,3%,” tambahnya,

Saat ini, KPK terus mendorong perbaikan dalam sektor kemaritiman ini. KPK pernah melakukan kajian tentang Sistem Ruang laut, dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada 2014. Salah satunya ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di setiap provinsi.

Lebih jauh  Dian Patria Ali menjelaskan pelabuhan merupakan salah satu fokus tematik, pendampingan koordinasi supervisi Pencegahan oleh KPK di Provinsi Lampung. Pendekatan Maritim dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu  tactical action yang merupakan pendekatan jangka pendek.

“Dengan membangun sistem data dan Informasi terintegrasi; strategic action sebagai pendekatan jangka menengah dilakukan untuk menutup titik rawan korupsi, dan menyelamatkan kekayaan negara; dan jangka panjang dengan melakukan systematical action untuk mengawal pelaksanaan kebijakan mewujudkan kedaulatan pengelolaan Sumber Daya Alam,” ung