indonesiashippingline.com

Switch to desktop Register Login

Melongok KPPT Cikarang Dry Port

 

 

 

Cikarang Dry Port (CDP) sebagai Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) telah memiliki berbagai fasilitas seperti penimbunan sementara (TPS), tempat konsolidasi barang ekspor (CFS), tempat penimbunan berikat (TPB), maupun tempat usaha lainnya sebagai penunjang kegiatan kepabeanan. Keberadaan CDP diharapkan dapat mempercepat  arus keluar masuk barang ke Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Tujuan dibentuknya KPPT ini untuk mempercepat barang dengan biaya yang minimal. KPPT ini adalah salah satu bagian dari Nasional Integrated and Intermodal Transportation (NILTS). NILTS sendiri sebagai kelanjutan dari program INSW .

Prinsip dasar dari KPPT ini adalah adanya hub-spoke dalam penyelesaian kepabeanan. Daerah Kawasan Jababeka adalah spoke, sementara pelabuhan Tanjungpriok adalah hubnya. Semua urusan kepabenanan (baik ekspor dan impor) dapat diselesaikan di KPPT. Penyelesaian kepabeanan adalah berdasarkan web basis, dimana semua informasi dan data-data dilakukan melalui web KPPT yang on line.

Tahap awal KPPT Cikarang, Bekasi diberikan wewenang untuk ekspor kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan impor. Kegiatan ekspor yang diurus di KPPT Cikarang, adalah pemeriksaan, pemuatan dan KMT (Loading, CMS, EIR dan Penimbangan) sementara di Pelabuhan Tanjug Priok hanya Electronik Check in Only (PE, KMT).

Prinsip kerjanya sama seperti  City Check in dalam penerbangan, di mana Check in dapat bukan hanya di bandara tapi bisa disuatu tempat tertentu .

Beberapa permasalahan akan muncul jika Program KPPT ini dilaksanakan dimana KPPT Cikarang, Bekasi sebagai pilot projectnya.

Pertama, payung hukum dalam implementasi dari KPPT. Ini karena KPPT hanya bertugas menyelesaikan kegiatan kepabenanan saja dimana di dalam membangun sistem harus ada pihak-pihak terkait yang terlibat, seperti: Container Freight Station, Contaier Yard Impor/Export, Bonded Transportation, KPPT In house System/Portal, Electronic Gate System, Bonded Warehouse, Freight Forwrader dan PPJK.

Padahal, semua pihak yang disebutkan di atas adalah para pelaku logistik  di bawah kementerian yang berbeda-beda. Apakah hanya cukup dengan SK Menteri Keuangan atau SK Dirjen Bea dan Cukai?.  Berdasarkan penjelasan pembicara seminar, payung hukum akan diupayakan dengan  Keppres 54. Koordinasi sedang dilakukan dengan instasi terkait.

Kedua, apakah akan ada kesempatan atau excess dari para PPJK dan pelaku logistik lainnya dalam terlibat dalam penyelenggaraan KPPT, dalam hal ini KPPT Cikarang, Bekasi?. Isu yang beredar bahwa semua kegiatan logistik di Cikarang nantinya akan diselenggarakan oleh pihak tertentu saja atau disebut dengan monopoli. Implementasi program ini akan menjadi encaman bagi para pelaku logistik, seperti: PPJK, Trucking, Gudang Konsolidasi, CFS dan pihak lainnya.

Ketiga, Perijinan usaha. Jika Perusahaan PPJK atau Freight Forwarder dalam menjalankan usaha di luar wilayah Jakarta maka perusahaan tersebut harus mengurus perijinan ke daerah setempat . Kejadian ini sering dialami oleh para pelaku logistik. Para pelaku logistik yang selama ini sudah mempunyai usaha di Tanjungpriok atau di wilayah Jakarta dan harus ekspansi ke wilayah lainnya  yang menyelenggarakan KPPT akan menemukan kesulitan dalam pengurusan ijin usahanya. Hal ini terkait dari otonomi daerah. Harapan dari para pelaku usaha logistik adalah kemudahan dalam proses perijinana usaha. Kemudahan dalam mendapatkan ijin usaha sangat diperlukan dalam mendorong para pelaku logistik dapat turut serta dalam menjalankan praktek bisnis di wilayah KPPT .

Keempat. Efisiensi atau menimbulkan biaya tinggi. Program KPPT ini apakah dapat memberikan kontribusi penghematan biaya kepada ekspotir ataupun imporitr dalam pengurusan kegiatan ekspor dan impor? Oleh karena selama ini sudah banyak timbul biaya-biaya tinggi dalam kegiatan pengurusan ekspor dan impor,khususnya dalam O/B (Overbrenghen). Pertanyaan lanjutan, apakah dengn KKPT ini bukan malah membuat double handling  atau biaya tinggi? Oleh karena barang harus masuk dulu ke KPPT kemudian dikirimkan ke Pelabuhan Tanjungpriok.

Kelima, keamanan barang (aspek security). Setelah barang tiba di KPPT bagaimana sistem pengawasan terhadap barang yang menuju ke pelabuhan atau dari pelabuhan Tanjungpriok. Resiko-resiko yang akan muncul selama perjalanan dari dan ke Pelabuhan Tanjungpriok.

Keenam, kesiapan Fasilitas dan SDM dalam menyelenggarakan KPPT ini. KPPT ini dapat dilaksanakan dengan ketersediaan infrasturktur, sarana dan prasarana (TPS, gudang, kantor pelaksana) yang mendukung dalam kegiatan-kegiatan ini.  Bagaimana dengan SDM? Dalam melaksanakan ini dibutuhkan SDM bukan hanya mengetahui prosedur dan ketentuan saja tentang bea dan cukai tetapi juga pengetahuan lainnya, seperti:   tehnologi dan informasi.

KPPT ini adalah program yang dirancang untuk dapat mempercepat arus barang dengan menimalisir biaya. Apakah ini menjadi ancaman bagi usaha logistik di luar wilayah KPPT atau merupakan peluang usaha? Karena itulah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam mempertimbangkan aspek-aspek permasalahan yang dikemukan di atas.

Hal ini juga bisa menjadi diskusi yang menarik untuk diperdebatkan sesama pelaku usaha logistik. Keberadaan CDP harus tetap memperhatikan nasib para pelaku logistik yang skala kecil  dan bukannya malah mengurangi kegiatan usaha. Para pelaku logistik nasional tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kegiatan logistik tetapi dapat berkontribusi sebagai pemain logistik yang handal.***

Sumber: Kelompok Alumni INFA Institute   

 

 

 

@ PT ISL Media Nasional (ISL NEWS) Sejak Tahun 2012

Top Desktop version